Pencak Silat di dunia

Pencak Silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olah raga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan Persilat (Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa, atau The International Pencak Silat Federation). Pencak silat sedang dipromosikan oleh Persilat di beberapa negara di seluruh 5 benua, dengan tujuan membuat pencak silat menjadi olahraga Olimpiade. Persilat mempromosikan Pencak Silat sebagai kompetisi olah raga internasional. Hanya anggota yang diakui Persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional.

Kini, beberapa federasi pencak silat nasional Eropa bersama dengan Persilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Pada 1986 Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia, mengambil tempat di Wina, Austria.

Pada tahun 2002 Pencak Silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan Dunia terakhir ialah pada 2002 mengambil tempat di Penang, Malaysia pada Desember 2002.

Selain dari upaya Persilat yang membuat pencak silat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencak silat dengan nama Silek dan Silat di berbagai belahan dunia. Diperkirakan ada ratusan aliran (gaya) dan ribuan perguruan.

Keluar Dari Kumpulan Negara Kaya Minyak

Jakarta, (ANTARA News) - Indonesia akan keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mulai 2009.

Meski Indonesia belum secara resmi menyampaikannya ke OPEC, karena mesti menunggu keputusan sidang kabinet, namun tampaknya keputusan pemerintah keluar dari salah satu organisasi elit dunia tersebut telah bulat.

Alasan yang dikemukakan pemerintah adalah Indonesia kini sudah tidak lagi murni sebagai negara pengekspor minyak, namun juga pengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah cukup besar atau telah menjadi negara importir netto.

Dengan status sebagai negara importir netto maka kepentingan Indonesia sudah berbeda dengan OPEC yang merupakan organisasi negara-negara kaya minyak.

Sebagai negara pengimpor minyak, posisi Indonesia menjadi negara yang juga terkena dampak cukup besar akibat kenaikan harga minyak dunia sekarang ini.

Indonesia juga kian susah dengan membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Hal yang berbeda dialami negara-negara anggota OPEC yang makin bertambah kaya seiring tingginya harga minyak dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dengan keluar dari OPEC, maka Indonesia juga bisa keluar dari anggapan sebagai negara kaya minyak yang harga BBM-nya mesti murah.

Anggapan seperti itulah yang menjadi salah satu kritik pengunjuk rasa dalam aksinya menentang kenaikan harga BBM belakangan ini.

Gambaran yang menjelaskan Indonesia tidak lagi tergolong negara kaya minyak bisa terlihat dalam arus minyak mentah dan BBM pada 2007.

Pada tahun lalu, dari produksi minyak mentah dan kondensat yang tercatat 348 juta barel, sebanyak 135 juta barel di antaranya diekspor dan sisanya masuk ke kilang dalam negeri.

Namun, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebanyak 116 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dan diolah di kilang dalam negeri.

Lalu, produk BBM sebesar 244 juta barel yang dihasilkan kilang sendiri juga masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga Indonesia mengimpor lagi BBM sebanyak 150 juta barel.

Pada 2007 itu, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 392 juta barel yang digunakan buat transportasi 214 juta barel, rumah tangga 62 juta barel, industri 50 juta barel, dan pembangkit listrik 68 juta barel.

Dari arus minyak tersebut terlihat Indonesia hanya mengekspor minyak mentah 135 juta barel, namun mengimpor 116 juta barel minyak mentah dan juga BBM sebanyak 150 juta barel.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto mendukung Indonesia keluar dari OPEC.

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia justru berada di posisi yang dirugikan dengan masuk menjadi anggota OPEC.

"OPEC merupakan kartel negara-negara yang menginginkan harga minyak tetap tinggi, sehingga posisi Indonesia yang juga sekaligus pengimpor minyak, malah berdampak negatif," ujarnya.


Produksi turun

Apalagi, lanjut Airlangga, kondisi tersebut ditambah lagi kecenderungan produksi minyak Indonesia yang terus menurun setelah mencapai dua kali puncak produksi yakni pada tahun 1970-an dan terakhir tahun 1995.

Kalau pada 2001, produksi minyak tercatat masih mencapai 490 juta barel, namun 2007 turun menjadi 348 juta barel.

Begitu pula dengan volume ekspor minyak yang juga mengalami penurunan. Pada 2001, ekspor masih 240 juta barel, namun 2007 tercatat hanya 135 juta barel.

Di sisi lain, perbandingan ekspor dan impor juga terus mengalami penurunan.

Tahun 2001, ekspor mencapai 240 juta barel dan impor tercatat 118 juta barel atau perbandingannya mencapai 2,03 kali.

Sedang, pada 2007, ekspor 135 juta barel dan impor 116 juta barel atau hanya 1,16 kali.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie juga mendukung rencana pemerintah keluar dari OPEC.

Menurut dia, Indonesia terikat kewajiban membayar iuran cukup besar yang dikaitkan dengan volume produksi minyak.

Pada 2008 ini, Indonesia harus membayar iuran sebesar dua juta euro.

Meski, diakui Alvin, Indonesia juga mendapat keuntungan ketika melakukan lobi dan negosiasi dengan anggota OPEC lainnya.

Keuntungan lobi juga disampaikan mantan analis OPEC antara tahun 1994-2002, Abdul Muin.

"Keuntungan utama menjadi anggota OPEC adalah Indonesia mendapat jaminan pasokan minyak mentah yang sebagian besar diimpor dari negara anggota OPEC," katanya.

Indonesia, lanjutnya, bisa lebih mudah dan sering kali mendapat harga impor lebih rendah dari negara-negara anggota OPEC.

Muin yang kini menjabat Wakil Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menambahkan, ke depan, OPEC akan semakin diperhitungkan dunia, sehingga Indonesia akan merugi kalau keluar dari organisasi tersebut.

"Ke depan, OPEC yang masih memiliki cadangan migas cukup besar akan semakin berpengaruh di dunia," katanya.


Jembatan

Namun, menurut Gubernur OPEC untuk Indonesia Maizar Rahman mengatakan, Indonesia dapat melanjutkan hubungan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan negara anggota OPEC, sehingga keuntungan diplomasi dan pengamanan impor minyak mentah tetap terjaga.

Indonesia, lanjutnya, masih bisa menawarkan bantuan ke OPEC dalam menstabilkan pasar minyak dunia yakni sebagai jembatan antara kepentingan produsen dan konsumen minyak khususnya negara berkembang.

"Dengan keluar OPEC, maka pemerintah juga bisa lebih berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih efisien, karena Indonesia sudah tidak lagi sebagai negara kaya minyak," katanya.

Hal yang sama dikatakan Dirut PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno. Menurut dia, Indonesia bisa memanfaatkan forum lobi sebagai negara Islam guna melanjutkan hubungan baik dengan negara anggota OPEC.

Bagi Pertamina, lanjutnya, status keanggotaan OPEC juga tidak terlalu berpengaruh kepada BUMN tersebut. Sebab, selama ini, Pertamina tetap harus memakai mekanisme pasar dalam transaksi minyaknya.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia bisa saja menjadi anggota OPEC kembali, apabila produksi minyak meningkat dan konsumsi BBM bisa dikendalikan.

Ia mencontohkan, Ekuador yang keluar OPEC sewaktu menjadi negara pengimpor netto, namun masuk lagi setelah mampu berproduksi secara maksimal.

"Kita berharap pada Blok Cepu yang produksi puncaknya bisa mencapai 160.000 dan penemuan baru lainnya," katanya.

Memang sah-sah saja jika pemerintah menyatakan akan masuk kembali menjadi anggota OPEC.

Namun, pastinya kini Indonesia bukanlah negara kaya minyak lagi, mengingat produksinya yang terus menurun, sehingga diperlukan upaya pengendalian baik melalui pembatasan konsumsi BBM maupun pengalihannya ke sumber energi selain minyak.(*)

Sosialisasi Konversi Bahan Bakar MINAH ke Gas

BATAM - Kebijakan Pemerintah untuk mengkonversi penggunaan sekitar 5,2 juta kilo liter minyak tanah kepada penggunaan 3,5 juta ton LPG hingga tahun 2010 mendatang yang dimulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007 dipahami berbagai kalangan cukup strategis mengingat setelah penghapusan subsidi bensin dan solar, permintaan akan minyak tanah tidak memperlihatkan penurunan. Karena itu, salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian minyak tanah.

Untuk mendukung kebijakan Nasional tersebut Pemko Batam melalui Disperindag & ESDM Kota Batam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Batam sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran informasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selaku leading sektor, Disperindag &ESDM Kota Batam menggelar sosialisasi konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG, tadi pagi (2/06) di Lantai 4 kantor Walikota Batam.

Kepala Disperindag Kota Batam Ahmad Hijazi, yang mewakili Walikota Batam, memberikan penjelasan terkait program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas (Liquefied Petroleum Gas) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar dalam negeri. “Program ini secara khusus juga dimaksudkan untuk mampu mengurangi subsidi minyak tanah guna meringankan beban keuangan negara” pungkasnya diawal sosialisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) tabung tiga kilogram dan Surat Edaran Mendagri Nomor 541/1131/SJ tanggal 5 Mei 2009 tentang program konversi minyak tanah ke LPG (bahan bakar gas) tahun 2009, ditetapkan bagi rumah tangga dan usaha mikro menerima gratis tabung dan kompor gas. Sedangkan untuk harga patokan dan harga eceran ditentukan Menteri ESDM dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Peserta sosialisasi tersebut terdiri dari pemilik pangkalan minyak tanah, pemilik agen minyak tanah, wakil dari kelurahan dan kecamatan seluruh Kota Batam. Turut hadir dalam acara tersebut Sales Representatif LPG PT (Persero) Pertamina, Iswahani, Pimpinan Bank Pembangunan Riau, Kaharudin dan perwakilan agen minyak tanah H Imran. Acara ini dilakukan dalam tiga hari, setiap harinya ada 4 kecamatan yang mengikuti sosialisasi kurang lebih 300 orang peserta.

Pihak Pertamina dalam hal ini diwakili Sales representatif LPG Iswahani. Dikatakannya, penggunaan bahan bakar gas dibandingkan dengan minyak tanah jauh lebih hemat yaitu 2,5 kali lebih hemat dari minyak tanah, subsidi lebih kecil, pembakarannya bersih, ramah lingkungan serta LPG tidak bisa dioplos seperti minyak tanah. Selain itu juga dapat menghemat pengeluaran devisa negara. Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan 280 ribu paket perdana untuk Kota Batam, Tanjung Pinang dan Bintan. Paket perdana tersebut berupa tabung 3 kg berikut isinya, slang regulator dan kompor diberikan secara gratis kepada pengguna minyak tanah murni secara bertahap.

Tahap awal dilakukan survey penerima paket perdana rencananya dilakukan pertengahan Juni ini. Konsultan berkoordinasi dengan RT, RW dan kelurahan untuk mendata warga yang berhak memperolehnya. Saat surveyor memberikan paket perdana tersebut kepada warga, surveyor wajib memberikan penjelasan cara pemakaian.

Menurut Iswahani sesuai keterangan pihak Pertamina, masyarakat yang menerima kompor dan tabung gas lengkap secara gratis,dengan kriteria adalah masyarakat yang berpengeluaran Rp1,5 juta/bulan ke bawah, masyarakat tidak tetap dengan menunjukkan surat keterangan kelurahan, dan usaha mikro ekonomi seperti jualan bakso, pisang goreng dan lain sejenisnya.

Disperindag menjalin kerjasama dengan agen dan pangkalan minyak tanah dalam rangka pendistribusian tabung gas 3 kg dan penarikan distribusi minyak tanah secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan karena pihak agen dan pangkalan yang telah mempunyai potensi pasar. Agen dan pangkalan minyak tanah tinggal melanjutkan proses ijin tambahan dan kelengkapan sarana prasaranya antara lain tempat yang cukup untuk melayani konsumen, stok tabung LPG 3 kg itu sendiri, alat pemadam kebakaran dan timbangan sederhana untuk layanan konsumen.

Pihak Bank Riau siap memberikan bantuan pinjaman modal dengan syarat dan ketentuan berlaku, sedangkan pihak agen Imran mengajak semua pangkalan untuk ikut mensukseskan program pemerintah tersebut.Pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas sudah dimulai sejak 2007, pelaksanaan ini telah dilakukan DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali . Sementara untuk Kepulauan Riau pelaksanaan ini diminta dukungan pemerintah kota/kabupaten dan dijadwalkan pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas akan rampung 2010.

(*hms.crew)

BP Migas & Pearloil Kembangkan Lapangan Gas Ruby

JAKARTA - BP Migas dan Pearloil (Sebuku) Ltd berencana melaksanakan pengembangan Lapangan Gas Ruby yang terletak di lepas pantai Selat Makassar. Target produksi gas lapangan Ruby mencapai 100 MMScfd dengan masa produksi selama sembilan tahun.

Hal tersebut diungkapkan manajemen BP Migas, dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan, di Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Rencana pengembangan lapangan Gas Ruby tersebut, meliputi pengeboran sumur pengembangan dan pemasangan fasilitas produksi. Selain sumur pengembangan dan fasilitas produksi, pengembangan lapangan Gas Ruby juga meliputi pemipaan gas bawah laut sepanjang sekira 300 km dari lapangan Gas Ruby ke Senipah.

Dijelaskannya dalam keterangan tersebut, kegiatan pemasangan pipa dan uji hidrostatis pada tahap konstruksi diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas air dan terumbu karang. Kegiatan pengembangan lapangan ini, diperkirakan dampak memberikan dampak positif terutama dalam hal peningkatan ekonomi lokal dan regional.

Sebagian bahan dari studi kelayakan, akan dilakukan studi analis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk menilai kelayakan lingkungan dari rencana pengembangan tersebut.

Selain itu, studi Amdal tersebut, juga bertujuan untuk memberikan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, agar dapar meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mengembangakan dampak positif terhadap masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan.

JK: Tak Ada Kontrak Gas Baru

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memutuskan tidak ada lagi kontrak baru untuk ekspor gas selama kebutuhan dalam negeri masih mengalami kekurangan.

"Selama kebutuhan gas dalam negeri belum terpenuhi maka tak boleh ada kontrak ekspor gas baru," kata Wapres M Jusuf Kalla usai memimpin rapat tentang gas dan pembangunan kilang baru di Istana Wapres Jakarta, Rabu (3/6).

Rapat tersebut dipimpin langsung Jusuf Kalla dan diikuti menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Ketua BKPM M Lutfi, Dirjen Gas Evita Legowo serta Dirut PT Pertamina Karen Agustin.

Menurut Wapres keputusan pemerintah tersebut juga telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan keputusan itu diambil pemerintah karena untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

"Dari neraca gas yang ada kebutuhan dalam negeri masih defisit (kekurangan) karena itu harus diutamakan memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Wapres.

Yusuf Kalla juga menjelaskan dalam rapat tersebut diputuskan tiga hal yakni mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri, meningkatkan kemampuan energi dalam negeri dengan membangun kilang-kilang baru serta mencari harga yang efisien.

Sementara ketika ditanya soal kelanjutan kontrak gas blok Donggi Senoro, Wapres menyatakan kontrak jalan terus tetapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Jadi untuk Donggi Senoro harganya tetap sama, tetapi untuk kebutuhan dalam negeri," tegasnya.

Sementara Dirjen Gas ESDM Evita Legowo mengatakan bahwa dari neraca gas mulai 2011 akan ada kekurangan (defisit) gas dalam negeri. "Setidaknya sampai 2015 masih akan defisit," Kata Evita.

Dengan kondisi seperti itu, Wapres menegaskan bahwa selama masih ada defisit gas dalam negeri maka selama itu tidak boleh ada ekspor gas. [*/cms]

Cadangan gas dunia

Total cadangan dunia (yang sudah dikonfirmasi) adalah 6,112 triliun kaki persegi. Daftar 20 besar negara dengan cadangan gas terbesar dalam satuan triliun kaki persegi (trillion cu ft) adalah:[1]

1. Rusia =1,680
2. Iran =971
3. Qatar =911
4. Arab Saudi =241
5. United Arab Emirates =214
6. Amerika Serikat =193
7. Nigeria =185
8. Aljazair =161
9. Venezuela =151
10. Irak =112
11. Indonesia =98
12. Norwegia =84
13. Malaysia =75
14. Turkmenistan =71
15. Uzbekistan =66
16. Kazakhstan =65
17. Belanda =62
18. Mesir =59
19. Kanada =57
20. Kuwait =56

Total cadangan 20 negara diatas adalah 5,510 triliun kaki persegi dan total cadangan negara-negara diluar 20 besar diatas adalah 602 triliun kaki persegi.

Produksi gas alam dunia, warna coklat adalah produksi terbesar, diikuti warna merah

Daftar ladang gas terbesar dalam satuan (*10⁹ m³):

1. Asalouyeh, South Pars Gas Field (10000 - 15000)
2. Urengoy gas field (10000)
3. Shtokman field (3200)
4. Karachaganak field, Kazakhstan (1800)
5. Slochteren (1500)
6. Troll (1325)
7. Greater Gorgon (1100)
8. Shah Deniz gas field (800)
9. Tangguh gas field , Indonesia (500)
10. Sakhalin-I (485)
11. Ormen Lange (400)
12. Jonah Field (300)
13. Snøhvit (140)
14. Barnett Shale (60 - 900)
15. Maui gas field (?)

Peyimpanan dan transportasi gas alam

Metode penyimpanan gas alam dilakukan dengan "Natural Gas Underground Storage", yakni suatu ruangan raksasa di bawah tanah yang lazim disebut sebagai "salt dome" yakni kubah-kubah dibawah tanah yang terjadi dari reservoir sumber-sumber gas alam yang telah depleted. Hal ini sangat tepat untuk negeri 4 musim. Pada musim panas saat pemakaian gas untuk pemanas jauh berkurang (low demand), gas alam diinjeksikan melalui kompresor-kompresor gas kedalam kubah didalam tanah tersebut. Pada musim dingin, dimana terjadi kebutuhan yang sangat signifikan, gas alam yang disimpan didalam kubah bawah tanah dikeluarkan untuk disalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Bagi perusahaan (operator) penyedia gas alam, cara ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas operasional pasokan gas alam melalui jaringan pipa gas alam.

Pada dasarnya sistem transportasi gas alam meliputi :

• Transportasi melalui pipa salur.
• Transportasi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dengan kapal tanker LNG untuk pengangkutan jarak jauh.
• Transportasi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG), baik didaratan dengan road tanker maupun dengan kapal tanker CNG di laut, untuk jarak dekat dan menengah (antar pulau).

Di Indonesia, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Hilir Migas) telah menyusun Master Plan "Sistem Jaringan Induk Transmisi Gas Nasional Terpadu". Dalam waktu yang tidak lama lagi sistem jaringan pipa gas alam akan membentang sambung menyambung dari Nang roe Aceh Darussalam-Sumatera Utara-Sumatera Tengah-Sumatera Selatan-Jawa-Sulawesi dan Kalimantan. Saat ini jaringan pipa gas di Indonesia dimiliki oleh PERTAMINA dan PGN dan masih terlokalisir terpisah-pisah pada daerah-daerah tertentu, misalnya di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Carrier LNG dapat digunakan untuk mentransportasi gas alam cair (liquefied natural gas, LNG) menyebrangi samudra, sedangkan truk tangki dapat membawa gasa alam cair atau gas alam terkompresi (compressed natural gas, CNG) dalam jarak dekat. Mereka dapat mentransportasi gas alam secara langsung ke pengguna-akhir atau ke titik distribusi, seperti jalur pipa untuk transportasi lebih lanjut. Hal ini masih membutuhkan biaya yang besar untuk fasilitas tambahan untuk pencairan gas atau kompresi di titik produksi, dan penggasan atau dekompresi di titik pengguna-akhir atau ke jalur pipa.