Bisnis Migas Sarat Korupsi

Penduduk di Daerah Kaya Sumber Daya Alam Justru Miskin

Oleh: Buyung W Kusuma

Jakarta, Kompas - Persentase penduduk miskin Indonesia yang mendekati angka 60 persen termasuk tinggi bagi sebuah negara kaya minyak dan sumber daya energi. Namun, hal itu bisa dimaklumi jika melihat indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Sesuai perbandingan antara indeks persepsi korupsi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dikeluarkan Transparancy International Indonesia (TI) terlihat bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga terendah dengan poin dua setelah Azerbaijan dengan poin 1,9 dan Nigeria dengan poin 1,6. Peringkat tersebut disusun berdasarkan negara-negara yang kaya sumber daya alam, tetapi rentan korupsi.

Associate Economist TI Rezki R Wibowo mengatakan, negara yang kaya sumber daya alam seperti terkena kutukan (resources curse) karena tingginya konflik dan korupsi. Hal tersebut cenderung berlaku juga di Indonesia karena sektor migas dan tambang menjadi sarang korupsi sejak lama.

Contohnya, provinsi kaya minyak di Indonesia justru menyandang status sebagai daerah dengan penduduk miskin yang masih tinggi. Daerah tersebut, antara lain Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Provinsi Riau yang memasok sekitar 70 persen dari produksi minyak Indonesia yang mencapai 1,1 juta barrel per hari ternyata pada tahun 2004 menjadi provinsi termiskin ke-13 di Indonesia. Persentase penduduk miskin mencapai 22,19 persen dari total penduduk Riau sebanyak 4,54 juta jiwa.

Adapun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menduduki posisi keempat dengan persentase penduduk miskin 28,5 persen. Kondisi Papua jauh lebih buruk. Provinsi ini memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia dengan tingkat persentase 38,69 persen dari total penduduk Papua.

Tidak transparan

Rezki menambahkan, dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan TI Indonesia tahun 2002, sektor minyak dan gas memang menduduki rangking ketiga tertinggi dalam kemungkinan memberikan suap. Kurangnya transparansi menyebabkan terjadinya korupsi di sektor minyak dan gas.

Namun, Kepala Divisi Pengendalian Finansial BP Migas Inggrid Tobing menegaskan, pihaknya sebagai pengelola kegiatan hulu migas hanya menyiapkan data untuk diserahkan ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihak Departemen ESDM sebagai pemilik informasi yang membuka ke publik yang membutuhkan.

Dia juga menegaskan bahwa semua dana yang dikeluarkan perusahaan migas dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu karena selalu diaudit BP Migas, BPKP, dan BPK.

Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan, banyak perusahaan asing yang berada di Indonesia mengeluarkan dana untuk pejabat. Dia heran, banyak perusahaan asing sebenarnya perusahaan publik di negara asalnya, tetapi di Indonesia sangat tertutup dalam pengelolaannya.