Wabup Terima Tim Migas dan Legislasi Aceh Utara

BOJONEGORO - Bertempat di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/4) pagi tadi Wakil Bupati Bojonegoro, Drs H Setyo Hartono berkenan menerima kunjungan kerja tim Migas dan Legislasi Kabupaten Acah Utara.

Dalam sambutannya, Wabup Setyo Hartono mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan dari Kabupaten Aceh Utara di Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Wabup dengan adanya kunjungan kerja ini selain menjalin silaturahmi juga saling tukar infomasi tentang pengelolaan migas sekaligus permasalahannya.
Wabup menjelaskan Kabupaten Bojonegoro dan seputar kegiatan migas yang saat ini tengah dijalani pemerintah kabupaten Bojonegoro dan untuk lebih detailnya dapat dilakukan dialoq dengan segenap komponen yang ada dan hadir dalam kesempatan ini.
Sementara itu Ketua Rombongan Kabupaten Aceh Utara yang dipimpin oleh Hari Azzarudin menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro ini adalah untuk bertukar pikiran tentang pengelolaan migas di Kabupaten Bojonegoro terlebih dengan adanya bagi hasil dan Participating Interest.
Diakui, Aceh Utara kaya akan potensi minyak akan tetapi dengan adanya potensi tersebut justru membuat warga sekitar miskin bukan sebaliknya dapat menikmati kesejahteraan dari hasil migas. Diakui pula, pada kurun waktu lima tahun ini banyak industri migas yang semula tumbuh dan berkembang di Kabupaten Aceh Utara mulai mengalami kemrosotan dan banyak diantaranya mulai gulung tikar.
Selain itu untuk tahun 2010 mendatang anggaran APBD Kabupaten Aceh Utara dari sektor migas menurun 50 persen lebih dan ini yang akan disikapi secara serius. Karenanya dengan Kunker ini akan menemukan formula baru pengelolaan industri migas sehingga tidak kolaps.
Dalam kesempatan iniKepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Bojonegoro, Soewarto dalam paparannya menjelaskan di Kabupaten Bojonegoro pengelolaan migas ada dua yakni Blok Cepu dan Sumur Sukowati yang dikelola oleh JOB PPEJ.
Sedangkan untuk Blok Cepu yang dikelola Exxon sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 koordinator wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD. Yang dalam hal ini adalah Kabupaten Bojonegoro 4.484 persen; Propinsi Jatim 2.242 persen; Blora 2.182 persen dan Prop Jateng 1.091 persen. Dengan biaya capital 1.9 milyar dollar amerika dan operating cost sebesar 2.1 milyar dollar amerika. (Pemkab)