Negara Kaya Kok Rakyat Miskin?

KabarIndonesia - Tidak masuk akal buat bangsa ini untuk miskin dan industrinya rapuh. Demikian diungkapkan Wasekjen DPP PKB, Daniel Johan, di Jakarta, Minggu (8/2).

"Sesungguhnya bumi dan langit mendukung Indonesia. Kita bukan negara gurun yang kekurangan hujan atau negara kutub yang kekurangan sinar matahari. Tanah kita subur, bahkan sumber daya alam tersedia luas, jadi tidak ada alasan bagi bangsa ini menjadi miskin dan ekonomi industrinya rapuh," ujarnya.

"Bayangkan, dulu saat Belanda menjajah kita, Indonesia belum mengeksploitasi kekayaan mineral, baru mengandalkan produksi palawija, tapi itu pun Indonesia telah membuat Belanda makmur. Sekarang, setelah Indonesia mengeksploitasi migas, emas, batubara, dan banyak lagi, kita masih tetap miskin," ungkapnya.

"Tidak perlu mineral lainnya yang begitu banyak, kita cukup melihat migas saja. Dari data Pertamina, Indonesia memiliki 60 cekungan migas yang kalau dirupiahkan dan dibagi 220 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang Indonesia akan mendapat 24 milyar rupiah. Bayangkan, jadi bila dalam satu keluarga ada empat orang, maka keluarga itu akan mendapat 96 miliar rupiah. Sangat tidak masuk akal buat bangsa ini untuk miskin," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Daniel, ada dua agenda besar yang harus menjadi perjuangan setiap warga, yakni mengubah sejumlah UU yang justru memiskinkan rakyat dan negara.

"Kita tidak bisa lagi membiarkan UU justru dijadikan landasan hukum yang sah buat penguasa untuk menjual negara ini ke asing dan dijadikan landasan hukum yang sah buat asing untuk merampok negara ini. Bayangkan, 90 persen perusahaan migas kita semuanya dikuasai asing. Bagaimana mungkin negara mampu mensejahterakan rakyatnya bila kekayaan alam dan sumber pendapatannya diserahkan ke asing," jelasnya.

Agenda kedua, tandas Daniel, adalah politik anggaran. Sudah saatnya APBN menjamin hak-hak kesejahteraan sosial rakyat dan penguatan ekonomi industri dalam negeri yang mengandalkan kekuatan mandiri bangsa Indonesia sendiri.

"Tidak ada cara lain, bangsa ini harus melakukan negosiasi ulang seluruh kontrak karya kekayaan alam yang mayoritas saat ini dikuasai asing. Dari sana maka pendapatan APBN bisa kita perbesar untuk menjamin hak sosial rakyat, pembangunan infrastruktur, ekspansi kredit murah, penguatan industri, perikanan, dan pertanian dalam negeri, maupun pembangunan desa," imbuhnya. (*)