Beasiswa Yatim Akan Dibahas Kembali
BANDA ACEH - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan merevisi sejumlah proyek yang anggarannya bersumber dari dana migas, terkait prediksi bakal menurunnya penerimaan daerah dari sumber tersebut. Untuk membahas masalah ini, TAPA akan mengadakan pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), dalam pekan ini.
Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Munirwansyah MSc selaku Wakil Ketua TAPA mengatakan, terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.07/2009 tentang penetapan prediksi tambahan dana bagi hasil migas yang akan diterima Pemerintah Aceh, jauh di bawah dari yang diprediksi sebelumnya. “Jadi, sudah sewajarnya TAPA melakukan revisi kembali penerimaan daerahnya dari sumber dana tambahan bagi hasil migas tersebut,” katanya kepada Serambi, Senin (4/5).
Dikatakannya, penerimaan dana tambahan bagi hasil migas Aceh tahun 2009 dalam Peraturan Menkeu, nilainya Rp 533,71 miliar, sementara prediksi yang disepakati TAPA dengan Panggar DPRA dalam APBA 2009 nilainya mencapai Rp 1,317 triliun. “Prediksi penerimaan tambahan dana bagi hasil migas Aceh tahun ini menurun sebesar Rp 783,3 miliar. Penurunan ini, tentunya, akan berdampak pula terhadap pembiayaan proyek-proyek yang telah direncanakan sebelumnya,” katanya.
Dalam UUPA pasal 182 ayat 3, dijelaskan penerimaan daerah dari tambahan dana bagi hasil migas tersebut sedikitnya 30 persen harus dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan. Tapi, karena prediksi penerimaannya menurun, maka banyak program dan kegiatan pembangunan yang sumber pembiayaannya dari tambahan dana bagi hasil migas akan direvisi. “Jadi, formulasi alokasi dana tambahan bagi hasil migas untuk masing-masing SKPA dan kabupaten/kota perlu dihutung kembali, setelah dipotong 30 persen untuk dana pendidikan,” kata Munirwansyah.
Sementara itu, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Sulaiman Abda mengatakan, pihaknya bisa memaklumi jika dalam revisi dana tambahan bagi hasil migas, bakal banyak proyek infrastruktur yang harus ditunda pelaksanaannya. “Tapi proyek infrastruktur yang ditunda itu, hendaknya harus menjadi program prioritas RAPBA 2010 untuk disediakan kembali dananya tahun depan dari dana migas atau otsus,” katanya. Karena, menurutnya, program pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari sumber dana tambahan bagi hasil migas provinsi dan kabupaten/kota, pada umumnya bertujuan untuk mendorong lajunya pembangunan ekonomi rakyat pedesaan. Misalnya membangun irigasi desa, jalan produksi pertanian. “Begitu juga untuk proyek pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi rakyat lainnya,” tambahnya.
Beasiswa yatim
Sehubungan dengan menurunnya dana tambahan bagi hasil migas dan otsus itu, TAPA akan segera membahas nasib beasiswa untuk 100 ribu anak yatim dan piatu yang tersebar di seluruh Aceh, sehingga penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak yang telah kehilangan ayah dan ibunya itu tidak terkendala.
Hal itu dikemukakan Ketua TAPA, Husni Bahri TOB menjawab Serambi seusai menjadi inspektur upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Banda Aceh, Senin (4/5) kemarin. “Pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi teknis lainnya untuk membahas masalah dana beasiswa akibat terjadi pengurangan dana bagi hasil Migas untuk Aceh,” kata Husni Bahri.
Menjawab Serambi tentang kemungkinan terjadi penurunan anggaran untuk beasiswa tersebut, Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, mengatakan hal itu bisa saja terjadi. “Yang jelas, dana minimal untuk pendidikan tidak boleh kurang dari yang diamanatkan, minimal 30 persen,” katanya.
Karena dana bagi hasil migas yang dikucurkan untuk Aceh turun, dengan sendirinya anggaran pendidikan akan terpengaruh. “Namun, kita belum tahu pasti apa yang harus dikurangi, dana beasiswa untuk anak yatim atau pos lainnya. Yang jelas, ada pos anggaran pendidikan yang harus dirasionalkan seiring terjadi perubahan dana bagi hasil migas,” katanya. Sebelumnya Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakarya menyerukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar segera merevisi pos dana pendidikan yang terdapat dalam APBA 2009 sebesar Rp 1,290 triliun, menyusul turunnya Rp 783 miliar penerimaan dana tambahan bagi hasil migas Aceh pada 2009 ini.(her/sir)
Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Munirwansyah MSc selaku Wakil Ketua TAPA mengatakan, terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.07/2009 tentang penetapan prediksi tambahan dana bagi hasil migas yang akan diterima Pemerintah Aceh, jauh di bawah dari yang diprediksi sebelumnya. “Jadi, sudah sewajarnya TAPA melakukan revisi kembali penerimaan daerahnya dari sumber dana tambahan bagi hasil migas tersebut,” katanya kepada Serambi, Senin (4/5).
Dikatakannya, penerimaan dana tambahan bagi hasil migas Aceh tahun 2009 dalam Peraturan Menkeu, nilainya Rp 533,71 miliar, sementara prediksi yang disepakati TAPA dengan Panggar DPRA dalam APBA 2009 nilainya mencapai Rp 1,317 triliun. “Prediksi penerimaan tambahan dana bagi hasil migas Aceh tahun ini menurun sebesar Rp 783,3 miliar. Penurunan ini, tentunya, akan berdampak pula terhadap pembiayaan proyek-proyek yang telah direncanakan sebelumnya,” katanya.
Dalam UUPA pasal 182 ayat 3, dijelaskan penerimaan daerah dari tambahan dana bagi hasil migas tersebut sedikitnya 30 persen harus dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan. Tapi, karena prediksi penerimaannya menurun, maka banyak program dan kegiatan pembangunan yang sumber pembiayaannya dari tambahan dana bagi hasil migas akan direvisi. “Jadi, formulasi alokasi dana tambahan bagi hasil migas untuk masing-masing SKPA dan kabupaten/kota perlu dihutung kembali, setelah dipotong 30 persen untuk dana pendidikan,” kata Munirwansyah.
Sementara itu, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Sulaiman Abda mengatakan, pihaknya bisa memaklumi jika dalam revisi dana tambahan bagi hasil migas, bakal banyak proyek infrastruktur yang harus ditunda pelaksanaannya. “Tapi proyek infrastruktur yang ditunda itu, hendaknya harus menjadi program prioritas RAPBA 2010 untuk disediakan kembali dananya tahun depan dari dana migas atau otsus,” katanya. Karena, menurutnya, program pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari sumber dana tambahan bagi hasil migas provinsi dan kabupaten/kota, pada umumnya bertujuan untuk mendorong lajunya pembangunan ekonomi rakyat pedesaan. Misalnya membangun irigasi desa, jalan produksi pertanian. “Begitu juga untuk proyek pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi rakyat lainnya,” tambahnya.
Beasiswa yatim
Sehubungan dengan menurunnya dana tambahan bagi hasil migas dan otsus itu, TAPA akan segera membahas nasib beasiswa untuk 100 ribu anak yatim dan piatu yang tersebar di seluruh Aceh, sehingga penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak yang telah kehilangan ayah dan ibunya itu tidak terkendala.
Hal itu dikemukakan Ketua TAPA, Husni Bahri TOB menjawab Serambi seusai menjadi inspektur upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Banda Aceh, Senin (4/5) kemarin. “Pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi teknis lainnya untuk membahas masalah dana beasiswa akibat terjadi pengurangan dana bagi hasil Migas untuk Aceh,” kata Husni Bahri.
Menjawab Serambi tentang kemungkinan terjadi penurunan anggaran untuk beasiswa tersebut, Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh, mengatakan hal itu bisa saja terjadi. “Yang jelas, dana minimal untuk pendidikan tidak boleh kurang dari yang diamanatkan, minimal 30 persen,” katanya.
Karena dana bagi hasil migas yang dikucurkan untuk Aceh turun, dengan sendirinya anggaran pendidikan akan terpengaruh. “Namun, kita belum tahu pasti apa yang harus dikurangi, dana beasiswa untuk anak yatim atau pos lainnya. Yang jelas, ada pos anggaran pendidikan yang harus dirasionalkan seiring terjadi perubahan dana bagi hasil migas,” katanya. Sebelumnya Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakarya menyerukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar segera merevisi pos dana pendidikan yang terdapat dalam APBA 2009 sebesar Rp 1,290 triliun, menyusul turunnya Rp 783 miliar penerimaan dana tambahan bagi hasil migas Aceh pada 2009 ini.(her/sir)
0 komentar:
Posting Komentar